Koalisi politik di Indonesia, seperti Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung Presiden Prabowo Subianto, memainkan peran kunci dalam memperkuat parlemen dengan mengamankan mayoritas kursi hingga 80% di DPR.

Hal itu demi memastikan stabilitas legislasi, kelancaran pembentukan kabinet, dan dukungan kebijakan eksekutif melalui konsolidasi kekuatan antarpartai.

Sebagaimana koalisi memperkuat parlemen dengan menyatukan suara partai untuk checks and balances, meski kadang menimbulkan dominasi yang melemahkan oposisi.

Namun, di era presidensial Indonesia, koalisi seperti KIM memfasilitasi lolosnya program pemerintah dan stabilitas politik, termasuk wacana koalisi permanen yang diusung Prabowo.

Koalisi masyarakat sipil merencanakan konsolidasi dengan parlemen (DPR, MPR, DPD) untuk desak Prabowo tarik Indonesia dari Board of Peace (BoP), forum yang diprakarsai AS di bawah Presiden Trump.

Seruan itu muncul pasca serangan Israel-AS ke Iran, dengan tuntutan evaluasi keanggotaan karena dianggap timpang dan bertentangan dengan kepentingan Palestina.

Prabowo sendiri berjanji akan keluar dari BoP jika tidak bermanfaat perjuangkan kemerdekaan Palestina, seperti disampaikan tokoh MUI.

Komisi I DPR mendukung evaluasi keanggotaan BoP oleh Prabowo usai insiden terkait.

Pimpinan MPR juga minta pertimbangan serius atas petisi 60+ ormas yang menolak BoP.

Maka dengan desakan serupa datang dari aliansi mahasiswa UI, yang menilai keikutsertaan bertentangan konstitusi.